Cari Blog Ini

Memuat...

Rabu, 16 November 2011

Kuliah Hukum Pidana (7)

LOCUS DELICTI DAN TEMPOS DELICTI
Pengertian
Locus delicti artinya lokasi terjadinya tindak pidana, sedangkan tempos delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana
 
Perlunya Penentuan Locus Delicti dan Tempos Delicti
Locus Delicti perlu diketahui untuk hal-hal sebagai berikut:
  1. Menetukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku; pasal 2-8 KUHP
  1. Menentukan pengadilan dan kejaksaan yang berwenang
Sedangkan tempos delicti perlu diketahui dalam kaitannya dengan;
  1. Asas legalitas; pasal 1 KUHP
  2. Perubahan suatu undang-undang pidana (Pasal 1 ayat 2 KUHP)
  3. Kemampuan bertangung jawab; pasal 44 KUHP
  4. Kedewasaan pelaku; pasal 45 KUHP
  5. Daluwarsa/verjaring; pasal 79 KUHP, dihitung mulai perbuatan pidana terjadi
  6. Tertangkap tangan; pasal 57 HIR.
  7. Sebagai syarat mutlaksahnya surat dakwaan.
Teori Penentuan Locus Delicti dan Tempos Delicti
Di dalam yurisprudensi dikenal tiga teori tentang locus delicti dan tempos delicti, yaitu:
1.           Teori perbuatan materiil. Dalam hal ini ada dua hal.
         -           Delicta commissionis (delik aktif, contoh: pembunuhan), maka penentuannya adalah di tempat dan waktu pembuat mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertangungjawaban pidana
         -           Delicta omissionis (delik pasif, contoh: tidak datang menjadi saksi), maka penentuanya di tempat dan waktu pembuat seharusnya berbuat sesuai perintah hukum.
2.           Teori alat atau instrument; adalah "tempat di mana" dan "waktu ketika" alat (instrument) bekerja. Sepeti contoh, kasus warga negara Malaysia yang berada di Sabah melepaskan tembakan pada musuhnya berada di Indonesia, lalu meninggal seketika. Dalam hal ini locus delicti-nya adalah Indonesia, yaitu tempat di mana alat bekerja (menewaskan seseorang); sedangkan tempus delicti adalah ketika alat mulai "menewaskannya".
3.           Teori akibat; yaitu tempat di mana dan waktu ketika terjadinya akibat. Contoh: kasus penipuan (Pasal 378 KUHP; nama paslu, martabat palsu, tipu muslihat). Dalam hal ini  locus delicti adalah di tempat terjadinya akibat penipuan, sedangkan tempos delicti adalah kapan akibat penipuan tersebut mulai terjadi.
4.           Teori jamak, yaitu gabungan dari teori-teori tersebut. Contoh: kasus "saling tembak" yang berakhir dengan keduanya tewas.
 
»»   baca selengkapnya...

Selasa, 15 November 2011

Kuliah Hukum Perkawinan dan Waris Adat (2)

HUKUM ADAT
(Dasar Hukum, Sumber Hukum dan Pembidangan Hukum Adat)

Landasan Hukum Adat 
Dasar hukum berlakunya Hukum Adat di Indonesia adalah ketentuan-ketentuan di bawah ini:
  1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945.
  2. Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar 1945
  3. Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945; tentang kekuasaan kehakiman
  4. Pasal 7 (ayat 1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Sumber-sumber Hukum Adat
Hukum adat bersumberkan pada hal-hal sebagai berikut:
  1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat
  2. Kebudayaan tradisionil rakyat
  3. Ugeran/Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
  4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
  5. Pepatah adat
  6. Yurisprudensi adat
  7. Dokumen-dokumen yang ada waktu itu, yang memuat ketentuan hukum yang hidup.
  8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh Raja-Raja.
  9. Doktrin tentang hukum adat
  10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat
  11. Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

Pembidangan Hukum Adat
Menurut Van Vollen Hoven pembidangan hukum adat adalah sebagai berikut :
  1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
  2. Tentang Pribadi
  3. Pemerintahan dan peradilan
  4. Hukum Keluarga
  5. Hukum Perkawinan
  6. Hukum Waris
  7. Hukum Tanah
  8. Hukum Hutang piutang
  9. Hukum delik
  10. Sistem sanksi.
Sedangkan menurut Soepomo, pembidangan hukum adat adalah sebagai berikut :
  1. Hukum keluarga
  2. Hukum perkawinan
  3. Hukum waris
  4. Hukum tanah
  5. Hukum hutang piutang
  6. Hukum pelanggaran 

Disarikan dari: Bewa Ragawino, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia, Bandung, Fisip Universitas Padjadjaran

»»   baca selengkapnya...

Kuliah Hukum Pidana (6)

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA
A. Kejahatan dan Pelanggaran
Antara kejahatan dengan pelanggaran dapat dibedakan dari beberapa hal, diantaranya:
  1. Sisi sistematika. Kejahatan ketentuannya terdapat pada Buku II dari KUHP, sedangkan pelanggaran ketentuannya terdapat pada Buku III KUHP
  2. Sisi kualitatif. Menurut Jonkers: kejahatan merupakan delik hukum, yang merupakan perbuatan tidak adil atau tercela secara filsafat, sehingga perbuatan tersebut harus dilarang. Sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang, yang artinya perbuatan tersebut dilarang karena undang-undang menghendaki seperti itu.
  3. Sisi kuantitatif. Kejahatan lebih berat, sehinga bisa dikatakab "delik hukum"; sedangkan pelanggaran lebih ringan, sehingga bisa dikatakan "delik undang-undang".
  4. Dalam kejahatan terdiri dari; dengan sengaja (dolus) dan kealpan (culpa). Sedangkan hal itu tidak dikenala dalam pelanggaran.
  5. Percobaan atau pembantuan hanya dikenal pada kejahatan, dan tidak dikenal dalam pelanggaran.
  6. Ketika terjadi pembarengan (concorsus); dalam kejahatan berlaku ketentuan ancaman pidana tertinggi ditambah sepertiga. Sedangkan dalam pelanggaran, ancaman pidananya dengan "komulasi murni", kecuali kurungan yang tidak boleh lebih dari delapan bulan.
  7. Pidana penjara hanya menjadi ancama pidana dalam kejahatan, tidak boleh bagi pelanggaran.
B. Delik Dolus dan Delik Culpa
1. Delik dolus; yaitu tindak pidana yang dalam perwujudannya diperlukan adanya kesengajan. Contoh: Pasal 338 KUHP; "dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain".
2. Delik culpa; yaitu tindak pidana yang dalam perwujudannya tidak diperlukan kesengajan, cukup kealpaan. Contoh: Pasal 359 KUHP; "kealpaan menyebabkan matinya seseorang".
C. Delik Formil dan Delik Materiil
1. Delik formil; yaitu tindak pidana yang dalam perumusannya hanya menguraikan perbuatan yang dilarang, tanpa menguraikan akibat. Contoh: pasal 263 KUHP (pemalsuan surat) dan 362 KUHP (pencurian).
2. Delik materiil; yaitu tindak pidana yang dalam perumusannya mensyaratkan adanya akibat. Contoh; (1) pasal 338 KUHP (pembunuhan), jika tidak terjadi (korban tidak tewas), maka disebut 351 (1) KUHP (penganiayaan biasa) atau 351 (2) KUHP (penganiayaan mengakibatkan luka berat). Contoh lain; (2) pasal 351 (1) KUHP (penganiayan biasa); jika tidak terjadi, tidak dipidana (pasal 351 (5) KUHP, percobaan penganiayaan).
D. Delicta Commissionis dan Delicta Ommissionis
1. Delicta commissionis; yaitu tindak pidana yang terjadi dengan cara melakukan sesuatu. Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian), dengan melakukan mencuri.
2. Delicta commissionis; yaitu tindak pidana yang terjadi dengan cara tidak melakukan sesuatu. Tidak bersaksi.
E. Delik Biasa dan Delik yang Dikualifisir
1. Delik biasa; tindak pidana yang umum.
2. Delik yang dikualifisir; yaitu delik biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana; karena cara, obyek, kondisi dan akibat yang khusus. Contoh: Pasal 362 KUHP; pencurian biasa (delik biasa). Pasal 363 KUHP; pencurian dikualifisir (delik yang dikualifisir); karena ketika kebakaran, dengan beberapa orang, obyeknya hewan ternak.
F. Delicta Communia (biasa) dan Delicta Proparia (khusus)
1. Delik biasa; yaitu tindak pidana yang subyek hukumnya siapapun. Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan)
2. Delik khusus; yaitu tindak pidana yang subyek hukumnya khusus. Contoh: Delik jabatan.
G. Delik Biasa dan Delik Aduan
1. Delik biasa; yaitu tindak pidana yang dalam penuntutannya tidak dipersyaratkan adanya aduan pihak yang dirugikan. Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).
2. Delik aduan; yaitu tindak pidana yang dalam penuntutanya dipersyaratkan adanya pengaduan pihak yang dirugikan. Contoh: (1) Pasal 284 KUHP (perzinahan); aduan suami/istri, (2) Pasal 293 KUHP (pencabulan di bawah umur); aduan korban, (3) Pasal 310 KUHP (penghinaan); aduan korban.
H. Delik Tunggal dan Delik Majemuk
Delik majemuk; yaitu berbagai delik yang dipersatukan menjadi satu; menjadi kebiasaan/dilakukan berulang-ulang. Contoh: Pasal 296 KUHP (murcikari), pasal 481 KUHP (penadahan)
I. Delik Menerus dan Tidak Menerus
1. Delik menerus; yaitu perbuatan yang dilarang berlangsung terus. Contoh: Pasal 333 KUHP; merampas kemerdekan orang lain secara tidah sah (penahanan); terus sampai dilepaskan atau mati.
2. Delik tidak menerus; yaitu perbuatan yang dilarang langsung selesai. Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian).
»»   baca selengkapnya...

Jumat, 11 November 2011

Kuliah Hukum Perdata (2)

Posisi dan Sejarah Hukum Perdata
 
Posisi Hukum Perdata
 
Hukum perdata masuk dalam kelompok hukum privat, walaupun pada akhirnya terdapat kerancuan antara hukum publik dan hukum privat. (Lebih jelasnya lihat bagan di atas)
 
Perbandingan Hukum Privat dan Hukum Publik
Terdapat perbedaaan antara hukum privat dan hukum publik, sebagai berikut:

Hukum Privat
  1. Status => Sejajar; antar individu atau warga negara
  2. Yang mempertahankan => Yang berkepentingan
  3. Teori umum/khusus => Berlaku umum; baik negara atau warga negara
  4. Kepentingan/tujuan => Mengatur kepentingan perorangan/individu
  5. Sifat => Melengkapi
Hukum Publik
  1. Status => Hirearki; negara dan warga negara
  2. Yang mempertahankan => Negera; penuntut umum
  3. Teori umum/khusus => Berlaku khusus; hanya negara yang berhak melaksanakan
  4. Kepentingan/tujuan => Mengatur kepentingan umum
  5. Sifat => Memaksa 
Sejarah Hukum Perdata
Sumber pokok hukum perdata adalah KUH Perdata/Sipil (KUHPdt/KUHS), yang merupakan turunan Burgelijk Wetboek (BW) dengan azas ordonansi. Berlau berdasarkan pasal 131 (2) IS.
Sebagian besar BW merupakan hukum perdata Perancis (Code Napoleon), yang penyusunannya mengambil karya-karya Perancis tentang hukum Romawi (Corpus Juris Civilis), unsur-unsur hukum kanikok (hukum agama Katolik) dan hukum kebiasaan setempat.
KUHPdt berlaku berdasarkan S’ 23/847, dan mulai berlaku sejak 1 Mei 1847. Dan sekarang beradasarkan pasal II Aturan Peralihan:
“segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945”.
Meskipun begitu, bukan berarti ketentuan yang ada dalam BW secara otomatis berlaku. Ada beberapa pasal yang menjadi tidak berlaku, karena dianggap tidak sesuai dengan jiwa kemerdekaan dan perasaan keadilan masyarakat. Ada beberapa cara yang tidak memberlakuanyya, yaitu:
1. Dengan cara dicabut oleh perundang-undangan RI, dengan contoh sebagai berikut:
  • Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963; yang meanyatakan bahwa tidak berlaku (salah satunya) pasal 108 BW perihal istri dianggap tidak cakap.
  • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, dimana mencabut ketentuan yang ada dalam Buku II BW sepanjang berkenaan dengan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kecuali, ketentuan mengenai hipotik.
  • Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mencabut: (1) ketentuan dalam BW perihal perkawinan, (2) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S’ 74/1933), dan (3) Peraturan Perkawinan campuran (S’ 158/1898).
  • Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Melekat pada Tanah, yang mencabut ketentuan dalam BW berkenaan dengan hipotik atas tanah.
2. Dengan cara disimpangi oleh para hakim, dalam bentuk munculnya yurisprudensi.
 

»»   baca selengkapnya...

Kuliah Hukum Pidana (5)

Tindak Pidana/Perbuatan Pidana
 
Istilah dan Definisi Tindak Pidana
Tindak pidana adalah istilah resmi dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, yang merupakan terjemahan dari strafbaar feit. Karena ada yang menterjemahkan starbaar feit dengan perbuatan pidana (Moeljatno dan Roslean Saleh), peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950, Tresna dan Utrecht), tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk) dan pelanggaran pidana (Tirtaatmidjaja).
Tentunya ini juga memberikan definisi yang berbeda-beda, diantaranya:
1) Simons merumuskan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
2) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
3) Moeljatno yang mengunakan istilah perbuatan pidana mendefinisikannya dengan: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
4) Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
5) Vos merumuskan strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
6) Pompe merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.
Unsur-unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur dari tindak pidana ada tiga, yaitu:
  1. Perbuatan; baik yang bersifat aktif (melakukan sesuatu, contoh: membunuh, mencuri) atau pasif (tidak melakukan sesuati, contoh tidak bersaksi).
  2. Unsur melawan hukum yang obyektif, kaitannya dengan "perbuatan" yang dilarang. Jika menurut ajaran melawan hukum formil maka memenuhi rumusan undang-undang, dan asas legalitas. dan, jika menurut ajaran melawan hukum meteriil, maka patut dicela.
  3. Unsur melawan hukum yang subyektif, kaitannya dengan "pelaku" dari tindak pidana. Yaitu, dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana dan ajaran kesalahan.
»»   baca selengkapnya...

Senin, 07 November 2011

Kuliah Hukum Asuransi (2)

Sejarah dan Definisi Asuransi

Sejarah Asuransi
Beberapa peristiwa berkaitan dengan sejarah asuransi:
·         Bermula dari Antimenes (1) (pembantu Alexander The Great (356-323 SM), yang (2) meminjam uang pada para pemilik budak belian (3), dengan perjanjian (4) jika budaknya hilang, maka (5) bertanggung jawab dalam bentuk mencarikan atau memberi ganti harga. Peristiwa tersebut sduah memenuhi unsur-unsur asuransi, yaitu: ada penanggung (1); tertanggung (3); premi (3); ganti rugi (5); dan evenemen (4).
·         Selanjutnya adalah kegiatan meminjamkan uang pada kotapraja, dengan diberi bunga setiap bulan sampai wafat, ditambah dengan perawatan kematian.
·         Di Inggris, ada GILDE (kumpulan pekerja se-profesi). Mereka mengumpulkan dana dari anggota untuk memberikan ganti kebakaran jika rumah anggota terbakar.

Definisi Asuransi
Asuransi dalam terminologi hukum didefinisikan sebagai berikut:
1.       Dalam Pasal 246 KUHD, disebutkan:
“Pertanggungan” adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung, dengan menerima premi untuk memberikan penggantian padanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tentu.
2.       Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian disebutkan:
“Asuransi atau pertanggungan” adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
 
»»   baca selengkapnya...

Kuliah Hukum Pidana (4)

Ruang Lingkup Berlakunya Berdasarkan Tempat

Kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat diatur dalam Pasal 2-9 KUHP, yang terbagi menjadi empat asas, yaitu: asas teritorialitas, asas perlindungan, asas Personalitas, dan asas universalitas

Asas Teritorialitas atau Asas Wilayah
Asas teritorial, menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Artinya, siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia maka diberlakukan hukum pidana Indonesia (Pasal 2 KUHP).
Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas dengan memandang kendaraan air/perahu (vaartuig) sebagai ruang berlakunya hukum pidana. Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976; ditambahkan dengan pesawat udara Indonesia.

Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif
Asas perlindungan menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika perbuatan tersebut
 melanggar kepentingan negara yang bersangkutan, dikarenakan tindak pidana tersebut dianggap menyerang kepentingan negara, yaitu berupa:
1.       Kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat Presiden (Pasal 104, 106,
2.       107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127, dan 131).
3.       Kejahatan tentang merk atau materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
4.       Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas beban Indonesia
5.       Kejahatan jabatan (Bab XXVIII Buku II KUHP)
6.       Kejahatan pelayaran (Bab XXIX Buku II KUHP).

Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif
Asas personalitas bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana, sehingga hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga negara Indonesia ke mana pun ia berada. Diatur dalam Pasal 5 s.d. 7, yang pada prinsipnya:
·         Pasal 5 (1) KUHP; WNI di negeri asing melakukan kejahatan, semisal (1) kejahatan keamanan negara (Bab I Buku II KHP); (2) menyerang martabat presiden (Bab II Buku II KUHP), (3) penghasutan menentang penguasa umum (Pasal 160 KUHP).
·         Pasal 5 (2) KUHP; WNA melukan tindak pidana di negara asing melakukan naturalisasi sebagai WNI, agar tidak dituntut di negara saing. Dengan pasal ini, WNA dapat dituntut.

Asas Universalitas
Asas ini diberlakukan demi menjaga kepentingan dunia/internasional, yaitu hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau bukan, di wilayah negaranya atau di luar negeri, karena melakukan kejahan sebagai berikut:
1.       Kejahatan mata uang yang dikeluarkan oleh negara tertentu (Pasal 4 sub ke-2 KUHP).
2.       Kejahatan perampokan/pembajakan di laut/udara (Pasal 4 sub 4 KUHP)

Pengecualian
Pasal 9 menjelaskan, terhadap berlakunya Pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum Internasional, yang disebut dengan hak imunitas atau exterritorialitas. Yaitu, hak yang dimiliki oleh seseorang terhadap tuntutan pidana dari negara tempat ia melakukan tindak pidana, di mana berdasarkan Perjanjian Wina 1961, berlakukan pada:
1.       Kepala negara asing dan keluarganya
2.       Duta besar negara asing dan keluarganya
3.       Anak buah kapal perang negara asing
4.       Pasukan negara sahabat yang berada di wilayah negara atas persetujuan negara yang bersangkutan.
»»   baca selengkapnya...

Minggu, 06 November 2011

Kuliah Hukum Perdata (1)

PENDAHULUAN
(Arti dan Makna Hukum Perdata)

Beberapa sarjana hukum menyebut "hukum perdata" dengan "hukum privat". Pengertian hukum perdata menurut beberapa sarjana hukum adalah sebagai berikut:
  1. Mr. LJ Van Apeldorn. Menurutnya, hukum perdata merupakan: (1) peraturan-peraturan hukum, (2) yang mengatur kepentingan seorang, dan (3) pelaksaannya terserah pada kemauan yang berkepentingan.
  2. Prof. Mr. E.M. Mejers mendefinisikan hukum perdata dengan: (1) hukum yang megatur hak-hak yang diberikan kepada perorangan, (2) yang diserahkan sepenuhnya untuk menetapkan dengan merdeka, (3) jika dia mempergunakan hak-hak tersebut maka sepenuhnya dapat melulu memperhatikan kepentingan sendiri.
  3. Mr. HJ Hameker mengatakan bahwa hukum perdata adalah (1) hukum yang pada umumnya berlaku; yaitu (2) yang memuat peraturan-peraturan tentang tingkah laku orang-orang dalam masyarakat pada umumnya.
 Dengan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum perdata mempunyai tiga unsur, yaitu:
  1. peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu/orang
  2. menitik beratkan pada kepentingan individu
  3. pelaksanaannya diserahkan pada pihak yang berkepentingan 
Ketika dikatakan hukum perdata, maka mengandung dua arti, yaitu:
  • Hukum perdata dalam arti sempit, yaitu semua yang ada dalam KUHPerdata/BW
  • Hukum perdata dalam arti luas, yaitu ketentuan yang ada dalam KUHPdt./BW dan KUHDagang
Hukum perdata dibedakan dalam dua bidang kajian, yaitu:
  1. Hukum perdata materiil, yaitu peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam bidang hukum perdata.
  2. Hukum perdata formil, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahannkan hukum perdata materiil tersebut.
»»   baca selengkapnya...

Kuliah Hukum Pidana (3)

Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Berdasarkan Waktu
(Asas Legalitas)
Dasar Hukum dan Arti Asas Legalitas
Dasar hukum dari asas legalitas adalah Pasal 1 KUHP, yang berbunyi;
"Tiada suatu perbutan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".
Pasal tersebut memberikan pengertian, bahwa:
  1. perbuatan pidana adalah yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan
  2. ketentuan pidana harus lebih dulu ada daripada perbuatan itu (asas hukum tidak berlaku surut)
 
Aspek Asas Legalitas
Asas legalitas mempunyai tujuh aspek, yaitu:
  1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
  2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
  3. Tidak dapat dipidana berdasarkan kebiasaan; tetapi kebiasaan dapat dijadikan landasan. 
  4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas;
  5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
  6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
  7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.
 
Sejarah Asas Legalitas
  • J.J. Rousseau (1762). Menurutnya, setiap orang akan mengemukakan pendapatnya dalam undang-undang; termasuk juga para penjahat, sehingga tidak menjadi mangsa penjahat lain.
  • Beccaria (1764). Dia menghendaki perundang-undangan pidana yang berdasarkan asas rasional, memuja-muja kodifikasi, sehingga hakim tidak menafsirkan semaunya.
  • Bacon (1561-1632). Baginya, suatu pembenaran pidana, penjahat harus diancam terlebih dahulu.
  • Jeremy Bentham (1748-1832). Menurutnya, hukum bertujuan menjamin kebahagiaan, sehingga kepastian hukum adalah tujuan.
  • Anselm von Feurbach, Jerman (1775-1833). menurtnya asas legalitas merupakan:
  1. Nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang).
  2. Nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana).
  3. Nullum crimen sine poena legali (tidak ada perbutan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). 
Negara yang Mengakui dan Menolak Asas Legalitas
Negara-negara yang mengakui asas legalitas adalah:
  • Austria; pasal 1787 KUHP Austria
  • Denmark, pasl 1 (1) KUHP Denmark
  • Belanda, pasal 15 Criminel Wetboek  
Sedangkan negara-negara yang menolak asas legalitas adalah sebagai berikut:
  • Inggris, karena sebagian besar hukum pidana Inggris tidak tertulis. Inggris tidak mempercayai paper codes (hukum di kertas) dan paper prison (panjang kertas), namun lebih pada hakim, juri, penuntut umum, polisi dan pengacara yang berintegritas, kapibel, jujur dan menjunjung tinggi kehormatan.
  • Nazi jerman; menghapuskannya pada tanggal 28 Juni 1935.
  • Uni Soviet; menghapusnya pada tahun 1922. Karena "hanya merupakan alat kaum borjuis yang menguasai tata hukum posistif untuk memeprtahankan kedudukan di lapangan sosial ekonomi dan menindas kaum proletar". Mereka menyatakan; perbuatan saja yang membahayakan penguasa dikualifisir sebagai kejahatan. Namun mereka memberlakukan lagi pada Desember 1958.
Analogi
Montesquieu (dalam De I'esprit des lois; 1978); mempropagandakan asas legalitas, dengan menyatakan bahwa hakim hanya "mulut/corong dari undang-undang". Ajaran ini banyak ditinggalkan, karena tidak satupun pembuat undang-undang yang mampu mengatur segala hal yang akan terjadi dengan sejelas-jelasnya dan terperinci. Sehingga, diperlukan penafsiran (interpretasi) ketentuan undang-undang. Interpretasi, menurut van Apeldoorn, bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan secara kurang jelas oleh pembuat undang-undang.
Metode-metode interpretasi hukum yang digunakan:
  1.  Penafsiran Tata Bahasa (Grammatikal); yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri.
  2. Penafsiran Sahih (Autentik/Resmi); yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang (dalam penjelasan undang-undang).
  3. Penafsiran Historis; penafsiran isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. bisa berupa: (1) sejarah hukum, yaitu penelitian terhadap sejarah terjadinya perkembangan hukum tersebut (lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang); atau (2) sejarah undang-undang, yaitu penelitian terhadap pembentukan undang-undang tersebut.
  4. Penafsiran Sistematis; yaitu penafsiran yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam berhubungannya antar peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.
  5. Penafsiran Teleologis/Sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan maksud/tujuan dibuatnya undang-undang; mengingat kebutuhan manusia terus meningkat dan berubah, sedangkan undang-undang cenderung tetap.
  6. Penafsiran Ekstensif/restriktif (luas); yaitu penafsiran yang memperluas isi pengertian suatu ketentuan hukum dengan tujuan tercakupnya hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut. Contoh: "aliran listrik" dapat dimasukan dalam "kata benda", karena benda itu ada yang berwujud dan benda tidak berwujud.
  7. Penafsiran Analogis, yaitu penafsiran dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Contoh:  "menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik.
  8. Penafsiran a Contrario, yaitu penafsiran yang didasarkan atas kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat.
Banyak sarjana hukum yang menyamakan/membedakan antara interpretasi restriktif dengan analogi. Beberapa negara melarang analogi, tetapi banyak yang menerapkan:
  • Belanda; menyatakannya sebagai tafsir ekstensif. Kasus "secara melawan hukum menggunakan mobil orang lain tanpa maksud memiliki", menurut MA Belanda tangal 10 Mei 1943 dipersamakan dengan "pencurian bensin".
  • Indonesia; PN Makassar 25 Pebruari 1959, dukum menyetubuhi pasinennya dalam rangka pengobatan diangap telah melanggar 286 KUHP. Padahal "onmacht" adalah tak berdaya jasmani, bukan rokhani.
  • Inggris; sopir yang mengetahui kerusakan mobilnya lalu menjalankan, diangap "menimbulkan kecelakaan lalu lintas".
Larangan analogi dalam menentukan perbuatan pidana masih digunakan oleh beberapa negara; Indonesia dan Belanda. Pompe menyatakan, analogi/interpretasi restriktif perlu digunakan; yaitu dalam:
1. hal-hal yang dilupakan oleh pembuat UU
2. hal-hal baru; tidak diketahui pembuat UU sewaktu menyusunnya
 
Pengecualian Asas Legalitas
terdapat pengecualian dari asas legalitas, yang disebut dengan hukum transitoir (peralihan). Yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP, yang berbunyi.
"Bilamana perundang-undangan diubah setelah waktu terwujudnya perbutan pidana, maka terhadap tersangka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya".
Terdapat beberapa teori perubahan perundang-undangan, yaitu:
  1. Teori formil; redaksi perundang-undangan pidana jelas dirubah. Contoh: Undang-undang Subversif dirubah dengan Undang-undang Anti Terorisme.
  2. Teori materiil terbatas; perubahan keyakinan hukum pembuat perundang-undang. Contoh: penerapan Undang-undang Subversif dalam masa Orde Baru.
  3. Teori materiil tak terbatas; di samping "teori materiil terbatas", juga karena adanya perubahan waktu. Contoh: penerpan Undang-undang Subversif dalam mas Reformasi.
»»   baca selengkapnya...

Sabtu, 05 November 2011

Kuliah Hukum Pidana (2)

POSISI DANA SEJARAH HUKUM PIDANA
Posisi Hukum Pidana
Hukum pidana masuk dalam kelompok hukum publik. Walaupun pada akhirnya terdapat kerancuan antara hukum publik dan hukum privat.
 
 
Perbedaan Hukum Publik dan Hukum privat
Antara hukum publik dan hukum privat dapat dibedakan dengan hal-hal sebagai berikut:
  1. Hukum Publik statusnya hirearki, yaitu antara negara dan warga negara. sedangkan Hukum Privat statusnya sejajar, yaitu antar individu atau warga negara
  2. Hukum Publik yang mempertahankan adalah Negera, dalam hal ini penuntut umum. Sedangkan Hukum Privat yang mempertahankan adalah pihak yang berkepentingan. 
  3. Dalam Hukum Publik berlaku teori khusus, artinya hanya negara yang berhak melaksanakan. sedangkan dalam Hukum Privat berlaku teori umum, artinya baik negara atau warga negara boleh melaksanakan
  4. Kepentingan yang diatur dalam Hukum Publik adalah kepentingan umum. Sedangkan dalam Hukum Privat adalah kepentingan perorangan/individu
Sejarah Hukum Pidana dan KUHP
Dengan asas konkordansi, KUHP merupakan salinan (copy) dari Strafwetboek (KUHP di Belanda). Strafweboek berlaku di Indonesia untuk golongan Eropa pada 1 September 1886. KUHP berlaku untuk golongan Bumi Putra pada 1 Januari 1918; nama aslinya Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie, biasa disingkat WvS.
Setelah Indonesia merdeka, WvS tetap berlaku berdasarkan UU no 1 tahun 1946.
Pasal 1: "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku adalah peraturan hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942".
Sedangkan yang berlaku pada 8 Maret 1942 adalah WvS.
»»   baca selengkapnya...